TEMPO.CO, Jakarta - Debat keempat pemilihan presiden akan digelar pada hari ini, Sabtu, 30 Maret 2019. Sawala kali ini akan mempertemukan dua calon presiden, yakni Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto. Tim sukses masing-masing calon mengatakan, keduanya akan tampil dengan gaya yang tak jauh berbeda dengan debat kedua pilpres, saat keduanya berhadapan.
Baca: Ditanya Soal Persiapan Debat, Jokowi: Dilihat Saja Besok Malam
Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mengatakan, calon presiden inkumben akan tetap tampil ofensif dengan fakta dan data. "Kalau paslon 02 memojokkan, kita lawan dengan fakta dan data. Kami bukan menyerang, tapi ofensif dengan fakta dan data," ujar Erick saat ditemui di Senayan City, Jakarta pada Jumat malam, 28 Maret 2019.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno, Dian Fatwa mengatakan, Prabowo Subianto akan tampil seperti debat kedua, tanpa menyerang. "Kami memastikan Pak Prabowo tidak akan menyerang, beliau sudah sampaikan kepada kami seperti itu. Beliau akan lebih mengedepankan substansi," ujar Dian saat ditemui di bilangan Cikini, Jakarta pada Jumat, 29 Maret 2019.
Pada debat kedua yang juga mempertemukan dua capres, Jokowi lebih ofensif dan Prabowo lebih kalem. Sepanjang debat kedua, Prabowo Subianto beberapa kali memuji prestasi pemerintahan Jokowi. Di antaranya, Prabowo memuji kebijakan di bidang energi yang telah dilakukan calon presiden inkumben itu. Dia mengakui Jokowi telah melakukan berbagai kebijakan positif dalam rangka kemandirian energi RI kendati masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi dari pemerintah.
Baca: Titiek Soeharto Bakal Saksikan Langsung Debat Prabowo Vs Jokowi
Sementara Jokowi, tampil ofensif. Isu lahan Prabowo bahkan bergulir sejak debat kedua pilpres digelar pada 17 Februari lalu. Bermula saat Ketua Umum Gerindra itu mempertanyakan pembagian sertifikat tanah selama era pemerintahan Jokowi. Alih-alih menjawab, Jokowi malah menyinggung Prabowo yang memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Ia pun mengisyaratkan pembagian konsesi sebesar itu, tidak pernah terjadi di masa pemerintahannya.
